Artikel Pengangguran (Akuntansi Internasional #)

Ekonomi RI Turun, Pengangguran Diprediksi Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu sebesar 4,74 persen. Prediksi ini turun 1 persen dari asumsi makro di APBN-P 2015 yang sebesar 5,7 persen. Perlambatan ekonomi tersebut akan berdampak terhadap jumlah pengangguran dan orang miskin di Tanah Air.
Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia, Edimon Ginting memperkirakan, angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan pada 2015 karena pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target.
"Karena pertumbuhan ekonomi pelan, pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dihindari," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (29/1/2016).
Ia berpendapat, peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin bisa mencapai sekitar 250 ribu jiwa. Perkiraan ini didapat dari asumsi kenaikan 1 persen pertumbuhan akan menciptakan dan menyerap 250 ribu tenaga kerja. Dengan demikian, dengan penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi, jumlah kenaikan orang yang menganggur dan miskin sama.
Namun Edimon mengatakan, kondisi ini hanya bersifat sementara. Pasalnya, dijelaskan Edimon, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk menggairahkan sektor industri padat karya, industri jasa, pariwisata dan manufakturing yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
"Kondisi ini sementara saja, masa transisi karena paket kebijakan pemerintah berupaya menumbuhkan sumber pertumbuhan baru yang berfokus pada labour intensif, seperti industri jasa, padat karya dan pariwisata yang justru bisa menciptakan lapangan kerja lebih besar, lebih dari 250 ribu orang," terangnya.
Hanya saja, sambungnya, masyarakat perlu bersabar dengan efek paket kebijakan ekonomi pemerintah mengingat dampaknya baru bisa terasa pada 1-2 tahun ke depan. "Paket kebijakan ekonomi bekerjanya perlu waktu 1-2 tahun ke depan, akan tumbuh tempat-tempat produktif yang akan membuka lapangan kerja besar," ujar Edimon.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, salah satu asumsi dasar ekonomi makro di APBN-P 2015, yakni pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tercapai 4,74 persen dari target 5,7 persen. Namun pemerintah optimistis masih ada peluang kenaikan hingga 4,8 persen.
"Kontribusinya tidak akan banyak berubah, tetap konsumsi nomor pertama dengan sumbangan 50-60 persen. Lalu investasi swasta dan pemerintah, meskipun ekspor impor turun dan pengeluaran pemerintah stabil di angka 10 persen, tidak besar," ujarnya.
Dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) secara nominal, Bambang mengatakan akan mencapai Rp 11.412,3 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibanding realisasi perekonomian Indonesia 2014 yang diukur berdasarkan PDB atas harga dasar yang berlaku hingga Rp 10.542,7 triliun dengan pertumbuhan 5,02 persen.
Perlambatan ekonomi di sebuah negara berimbas kepada penurunan angka pengguran dan kemiskinan. Padahal setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja bagi 250 ribu orang. Sayangnya, Bambang belum menghitung potensi pengangguran dan kemiskinan akibat penurunan pertumbuhan ekonomi di 2015. "Belum tahu angkanya, tapi tinggal dihitung saja karena tidak berkorelasi langsung," ujarnya.
Kuncinya untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, diakui Bambang melakukan reformasi fiskal dengan baik. Kemiskinan bisa diberantas dengan cara mendesain program-program unggulan pengentasan pengangguran dan kemiskinan meskipun ekonomi Indonesia sedang terombang ambing.
"Kalo kita punya kualitas anggaran yang baik, punya program mengurai kemiskinan yang cocok, meski pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan, program itu bisa mengurangi kemiskinan mesti pertumbuhan ekonomi naik setinggi-tingginya. Kalau ternyata tidak besar, tapi kalau programnya tepat, kemiskinan dan pengangguran bisa turun. Jadi lihat dulu kualitas belanja di 2015," terang Bambang.
Seperti diketahui, Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, basis penduduk miskin di Indonesia pada bulan ketiga ini sebesar 28,59 juta orang dengan prosentase 11,22 persen terhadap total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan dari realisasi jumlah penduduk miskin di periode Maret dan September tahun lalu.
"Jumlah ini terjadi kenaikan 860 ribu orang miskin dibanding realisasi jumlah penduduk miskin sebesar 27,73 juta di September 2014. Sedangkan dibanding Maret 2014 yang 28,28 juta jiwa, angka orang miskin di Maret 2015 bertambah 310 ribu,"
Sementara Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto mengungkapkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan kedelapan tahun ini sebanyak 7,56 juta orang atau 6,18 persen. Angka tersebut naik dari periode yang sama 2014 sebesar 5,94 persen atau 7,24 juta orang.
Sementara posisi Februari 2015, angka TPT di Indonesia sebanyak 7,45 juta jiwa atau 5,81 persen. Jumlah ini naik dibanding realisasi 7,15 juta jiwa atau 5,70 persen pada Februari 2014.
"Jadi angka pengangguran naik 320 ribu jiwa selama setahun dari Agustus 2014 ke periode yang sama 2015," ucap Suhariyanto.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Rizal Ritonga mengatakan, angka pengangguran meningkat karena terjadi PHK dan penurunan daya serap tenaga kerja akibat perlambatan ekonomi.
"Pengangguran naik karena para pencari kerja banyak yang tidak terserap, serta maraknya PHK. Semua itu terjadi akibat perlambatan ekonomi di Indonesia," kata Rizal. (Fik/Gdn).


ANALISIS :
1.       Adanya pemutusan kerja dari perusahaan
Pengangguran terjadi biasanya disebabkan antara lain : perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat inventasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Bisa juga dikarenakan perusahaan yang bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet atau tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor (tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi (kemerosotan moral). Sehingga erat sekali hubungan antara pengangguran dengan bagaimana keadaan perekonomian suatu Negara.

2.       Terbatasnya lapangan kerja sementara Tingginya jumlah penduduk.
Semakin tingginya jumlah penduduk sementara tingkat kesempatan kerja tidak mengalami pertumbuhan atau kenaikan, akan menyebabkan menumpuknya jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena jumlah pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan jumlah pertumbuhan lapangan kerja atau kesempatan kerja.  Bagaimana hal ini bisa terjadi biasanya dalam perilaku masyarakat dengan mengatakan banyak anak banyak riski akan mendorong tiap warga masyarakat untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya tanpa ada kesadaran bahwa banyak anak berarti akan mempersempit tempat tinggal dari keluarga tersebut dan banyaknya beban yang harus ditanggung oleh keluarga itu sendiri dan juga oleh pemerintah.


Penganggur Lulusan SMK dan Universitas Naik, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 menjadi 5,50 persen dengan jumlah 7,02 juta orang. Orang yang menganggur paling banyak dan mengalami kenaikan berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Universitas.
Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 sebesar 5,50 persen sebanyak 7,02 juta orang. Realisasi angka pengangguran ini menurun 430 ribu orang sebanyak 7,45 juta orang dengan TPT 5,81 persen di Februari 2015.
"Dalam setahun terakhir TPT turun dan jumlah penganggur berkurang sebanyak 430 ribu orang," katanya saat Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2016 di kantor BPS, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Suryamin menyebut, tingkat pengangguran pada jenjang SMK dan Universitas selama setahun terakhir naik masing-masing 9,84 persen dan 6,22 persen di Februari 2016. Sementara TPT di pendidikan ini pada periode yang sama 2015 sebesar 9,05 persen dan 5,34 persen.
"Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat terjadi pada jenjang SMK 0,79 persen poin dan Universitas 0,88 persen poin. Jadi memang TPT tertinggi pada jenjang pendidikan SMK 9,84 persen," ujarnya.
Sementara TPT terendah pada penduduk berpendidikan SD ke bawah yakni sebesar 3,44 persen pada bulan kedua 2016. Realisasinya menurun dibanding 3,61 persen di Februari 2015. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tingkat pengangguran melosot dari 7,14 persen menjadi 5,76 persen. TPT 6,95 persen oleh penduduk di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebelumnya TPT di Februari 2015 sebesar 8,17 persen. Serta pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III, tingkat pengangguran turun dari 7,49 persen menjadi 7,22 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Statistik Ketenagakerjaan BPS Wachyu Winarsih mengungkapkan, tingkat pengangguran di jenjang pendidikan SMK naik karena lulusan SMK didorong untuk menjadi seorang wirausaha. Namun pada kenyataannya, banyak alumni sekolah kejuruan ini yang belum siap mengimplementasikan ilmunya sebagai entrepreneur dan memilih untuk bekerja di perusahaan.
"Karena mereka belum berani jadi wirausaha, akhirnya menjadi buruh atau karyawan dulu. Sementara lapangan kerja yang menyerap mereka terbatas. Tapi Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi untuk SMK, hanya di jurusan tertentu saja, misalnya di jurusan Tata Boga," jelasnya.

Sementara tingkat pengangguran naik di jenjang pendidikan Universitas, diakui Wachyu karena jebolan Sarjana ini terlalu memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat maupun sesuai bidang studi yang ditekuni, termasuk mempertimbangkan soal gaji.
"Kalau pekerjaan tidak sesuai dengan bidang pendidikan, atau gaji belum cocok, ya lebih baik nunggu dulu, cari kerjaan di perusahaan lain. Mereka cenderung punya kebebasan, beda dengan yang berpendidikan rendah. Mereka harus bekerja untuk bisa makan," tegasnya.
Sedangkan dari sisi lapangan usaha atau perusahaan, lanjut Wachyu, perusahaan kian selektif untuk merekrut atau menerima karyawan baru. Perusahaan mempunyai kriteria tertentu, dan cenderung memilih pekerja yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan pengalaman.
"Perusahaan juga seleksi calon karyawan baru, mencari lulusan yang bukan saja mahir sesuai latar belakang pendidikan saja, tapi juga punya keahlian di luar itu dan pengalaman. Sementara tidak sedikut lulusan SMK dan Universitas yang belum memiliki kriteria tersebut," pungkas Wachyu. (Fik/Gdn)


ANALISIS :
1.       Pendidikan dan keterampilan yang rendah.
Syarat seseorang untuk bisa dengan mudahnya memperoleh pekerjaan tentunya harus dimodali dengan pendidikan dan keterampilan yang baik. Kalau tidak, jangan harap kita bisa dapat pekerjaan yang layak. Bayangkan saja begitu banyaknya lulusan-lulusan SMP, SMA maupun perguruan tinggi lainnya di tiap tahunnya, hanya yang berbibit unggullah yang kelak akan menghiasi dunia kerja. Hal ini juga terjadi karena sebagian orang berpendapat bahwa banyaknya para sarjana yang tidak memperoleh pekerjaan atau menjadi pengangguran, sehingga para masyarakat awam berpikir untuk apa sekolah atau kuliah kalau ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Selain itu mahalnya biaya pendidikan juga menghambat para masyarkat kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak.

2.       Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja.
Sama halnya dengan poin kedua, ketidak terpenuhinya persyaratan yang diminta dunia kerja seperti pendidikan dan keterampilan yang bagus hanya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan tak jarang kompetensi pencari kerja yang tidak  sesuai dengan pasar kerja. Misalnya, banyaknya lulusan pertanian yang bekerja di perbankan, lulusan ekonomi kerja di kehutanan, sehingga para masyarakat berpikir untuk memperoleh pekerjaan cukup dengan jalan pintas yang menyebabkan kurangnya keterampilan bagi calon pekerja karena tidak sesuai dengan posisi atau kemampuan yang dia miliki.


Negara Inflasi (Akuntansi Internasional #)

TUGAS KELOMPOK AKUNTANSI INTERNASIONAL (NEGARA PERU)
  
Disusun Oleh :
Desyria Pratiwi (21212913)
Irma Selvyani Ks (28212140)
Isna Hardiani (23212849)
Tika Ervina br Kaban (27212384)
Kelas        : 4EB23

AKUNTANSI SYARIAH
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2016

SEJARAH
Peru, di barat Amerika Selatan, meluas selama hampir 1.500 mil ( 2.414 km ) di sepanjang Samudera Pasifi. Kolombia dan Ekuador adalah di utara, Brasil dan Bolivia di timur, dan Chile ke selatan. Lima perenam ukuran Alaska, Peru dibagi oleh Pegunungan Andes menjadi tiga zona tajam dibedakan. Ke barat adalah pantai, banyak yang kering, memperluas 50 sampai 100 mil ( 80-160 km ) daratan. Daerah pegunungan, dengan puncak lebih dari 20.000 kaki ( 6.096 m), dataran tinggi tinggi, dan lembah, terletak terpusat. Di luar pegunungan di timur adalah kemiringan berhutan yang mengarah ke dataran Amazon.


Peru dimasa Pemerintah Republik konstitusional
Peru pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Inca yang besar dan kemudian besar wakil – royalti dari Spanyol Amerika Selatan. Ini ditaklukkan pada 1531-1533 oleh Francisco Pizarro. Pada tanggal 28 Juli 1821, Peru memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Spanyol tidak akhirnya dikalahkan sampai 1824. Selama seratus tahun kemudian, revolusi yang sering, sebuah perang baru telah berjuang dengan Spanyol pada 1864-1866, dan perang gagal diperjuangkan dengan Chile 1879-1883 (Perang Pasifik).
Peru muncul dari 20 tahun kediktatoran pada tahun 1945 dengan pelantikan Presiden José Luis Bustamente y Rivero setelah pemilihan bebas pertama di beberapa decade. Tapi dia menjabat selama hanya tiga tahun dan digantikan pada gilirannya oleh Jenderal Manuel A. Odria, Manuel Prado y Ugarteche, dan Fernando Belaúnde Terry. Pada 3 Oktober 1968, Belaúnde digulingkan oleh Jenderal Juan Velasco Alvarado. Pada tahun 1975, Velasco diganti dalam kudeta tak berdarah oleh perdana menteri, Jenderal Francisco Morales Bermudez, yang berjanji untuk mengembalikan pemerintahan sipil. Dalam pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 1980, Belaúnde Terry, presiden sipil terakhir, terpilih sebagai presiden lagi.
Maois kelompok gerilyawan Shining Path , atau Sendero Luminoso, memulai kampanye brutal mereka untuk menggulingkan pemerintah pada tahun 1980. Penumpasan berikutnya militer yang dipimpin untuk lebih pelanggaran HAM sipil dan penghilangan. Sebuah kelompok pemberontak yang lebih kecil, Tupac Amaru, juga berjuang melawan pemerintah. Sekitar 69.000 orang tewas selama 1980-2000 perang antara kelompok pemberontak dan pemerintah. Kematian dilakukan oleh pemberontak ( 54 % ) serta militer ( 30 % ) ; milisi lainnya bertanggung jawab untuk sisanya.
Sebuah Era Baru Pemerintah
Rapuh demokrasi Peru selamat. Pada tahun 1985, Belaúnde Terry adalah presiden terpilih pertama untuk menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya terpilih secara konstitusional sejak tahun 1945. Alberto Fujimori memenangkan pemilu 1990. Mengutip terorisme berkelanjutan, perdagangan narkoba, dan korupsi, Fujimori Kongres dibubarkan, membekukan konstitusi, dan sensor diberlakukan pada April 1992. Pada bulan September, semua tapi Shining Path telah kalah. Sebuah konstitusi baru disetujui pada tahun 1993.
Fujimori terpilih kembali pada tahun 1995 dan sekali lagi pada Mei 2000 untuk masa jabatan lima tahun ketiga, setelah lawannya, Alejandro Toledo, menarik diri dari kontes, pengisian penipuan. Pada September 2000, kepala intelijen Fujimori, Vladimiro Montesinos, direkam menyuap anggota kongres. Fujimori mengumumkan ia akan membongkar kuat National Intelligence Service, yang telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dua bulan kemudian, ia tertegun bangsanya dengan mengundurkan diri selama perjalanan ke Jepang. Wahyu yang Fujimori diam-diam diadakan Jepang kewarganegaraan dan tidak bisa diekstradisi untuk menghadapi tuduhan korupsi – marah rakyat.
Pada tahun 2001 , sentris Alejandro Toledo terpilih sebagai presiden dengan 53 % suara, hampir mengalahkan mantan presiden Alan García. Cerita kain – ke-kekayaan -Nya dan dicampur warisan India dan Latin membuatnya populer di kalangan masyarakat miskin . Mewarisi sebuah negara disiksa oleh masalah ekonomi dan korupsi, Toledo tidak sedikit, namun, untuk mengembalikan kepercayaan dalam pemerintahan. Pada awal kepresidenannya, ia memberi dirinya gaji yang signifikan menaikkan sementara pada saat yang sama menyerukan penghematan ekonomi. Pada Juni 2002, pemberontakan populer berlangsung di kota-kota Arequipa dan Tacna dan di daerah lain di Peru selatan setelah penjualan dua perusahaan listrik milik pemerintah ke perusahaan Belgia, Tractebel. Toledo telah secara khusus berjanji selama kampanye tidak menjual perusahaan-perusahaan ini. Jajak pendapat pada saat itu menunjukkan bahwa lebih dari 60 % dari Peru yang gigih menentang privatisasi dan investasi asing, yang di masa lalu telah menyebabkan kenaikan harga, PHK massal, korupsi, dan beberapa manfaat dilihat untuk rakyat. Serangkaian skandal dan salah langkah politik antara tahun 2003 dan 2005 menyebabkan peringkat persetujuan Toledo untuk menurun, pada satu titik serendah 8 %.
The Return of Alan García
Pada putaran pertama pemilihan presiden pada bulan April 2006, para pemilih memilih seorang mantan perwira tentara, Ollanta Humala , dari antara 20 kandidat . Tapi di babak kedua pada bulan Juni, mantan presiden Alan García, yang 1985-1990 administrasi meninggalkan Peru pada kehancuran ekonomi, membuat comeback mengejutkan, menang dengan 52,6 % suara. Analis pemilu telah menyarankan bahwa pemilih merasa Humala, mantan pemimpin militer yang pernah memimpin kudeta, tak terduga dan mampu mengikis demokrasi Peru, dan bahwa Garcí, meskipun ketidakmampuan ekonomi terbukti dan reputasi untuk korupsi, adalah taruhan sedikit lebih baik.
Pada Agustus 2007, magnitudo 8,0 – gempa melanda 95 km sebelah tenggara dari Lima, menewaskan sedikitnya 430 orang dan gereja meratakan dan rumah. Pada September 2007, Mahkamah Agung Chile menyetujui ekstradisi mantan presiden Alberto Fujimori ke Peru untuk mencoba dia atas tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dia telah di Chili sejak tahun 2005, ketika ia ditahan setelah berhenti di sana dalam perjalanan dari pengasingan sukarela di Jepang kembali ke Peru dalam rangka upaya comeback politik.
Pada 10 Oktober 2008 , seluruh kabinet García dipaksa untuk mengundurkan diri atas skandal korupsi minyak. Pada 11 Oktober 2008, dalam upaya untuk mendapatkan kembali popularitas, Presiden Garcia menunjuk seorang gubernur daerah kiri, Yehude Simon, sebagai perdana menteri nya – sebuah langkah yang mengejutkan banyak.
Popularitas García terpukul pada 2009 ketika ia melewati undang-undang pertanahan yang memungkinkan bagian besar dari AMAZON yang akan dilelang kepada perusahaan minyak dan gas. Protes kekerasan terhadap hukum pecah di AMAZON, dan Simon mengundurkan diri pada Juli 2009 setelah ia merundingkan penyelesaian yang termasuk pencabutan undang-undang . García diganti Simon dengan Javier Velasquez.
Pada bulan April 2009, setelah percobaan televisi yang berlangsung 16 bulan, Alberto Fujimori dinyatakan bersalah pelanggaran HAM dan korupsi. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Tiga bulan kemudian, ia dihukum secara ilegal melunasi mantan kepala intelijen nya, Vladimiro Montesinos, dengan $15 juta dana negara. Montesinos sedang menjalani hukuman penjara karena korupsi.
Sebuah Ex – Petugas Menjadi Presiden
Pada Juni 2011, Ollanta Humala, seorang mantan tentara letnan kolonel, terpilih sebagai presiden. Ia kalah tipis Keiko Fujimori, putri mantan presiden Alberto Fujimori, yang masih dalam penjara karena pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Ini adalah menjalankan kedua Humala yang di kepresidenan. Pada tahun 2006, meskipun Humala tidak memiliki pengalaman politik pada saat itu, ia nyaris kalah dalam pemilu untuk Alan García. Selama pemilu itu, Humala selaras dirinya dengan Presiden Hugo Chavez dari Venezuela. Untuk pemilihan ini, Humala meremehkan masa radikal dan diciptakan kembali citranya dipandang sebagai lebih moderat sayap kiri, seperti mantan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Meskipun Peru telah mengalami booming ekonomi, kemiskinan tetap menjadi masalah besar. Pemilu Humala atas terkenal, Fujimori konservatif terkena ketidakpuasan atas bagaimana pertumbuhan ekonomi telah gagal untuk membantu orang yang hidup dalam kondisi mengerikan . Humula telah bersumpah untuk membantu Peru miskin. ” Ini tidak mungkin untuk mengatakan bahwa negara ini mengalami kemajuan ketika 12 juta orang hidup dalam kondisi yang menyedihkan tanpa listrik atau air,” katanya kepada para pendukungnya setelah kemenangannya. Humala berencana untuk menaikkan pajak atas perusahaan-perusahaan pertambangan dan pemerintah harus berperan lebih besar dalam perekonomian.
Pemerintah Tolak Negosiasi lebih Sandera
Pada tanggal 12 Februari 2012, Florindo Eleuterio Flores Hala, yang dikenal sebagai Kamerad Artemio, terluka parah setelah pertempuran dengan pasukan Peru. Ketua Fraksi Shining Path berbasis di Upper Huallaga Valley, Artemio ditangkap setelah pertempuran. Presiden Humala merilis sebuah pernyataan, mengatakan bahwa penangkapan Artemio berarti Shining Path kini dikalahkan di Alto Huallaga lembah. Ini menandai kemenangan besar bagi Pemerintah Peru karena Alto Huallaga lembah merupakan daerah utama produksi kokain. Pada tanggal 3 Maret, Walter Diaz ditangkap. Diaz calon utama untuk menggantikan Artemio sebagai pemimpin. Tepat satu bulan kemudian, yang lain kandidat utama untuk berhasil Artemio, Jaime Arenas Caviedes ditangkap. Dengan Caviedes dalam tahanan, Presiden Humala mengatakan bahwa Shining Path tidak lagi beroperasi di Alto Huallaga Loire.
Pada tanggal 9 April 2012, yang lain faksi utama dari Shining Path menculik 42 pekerja di Ene dan Apurimac lembah. Daerah adalah benteng terakhir dari para pemberontak, yang pernah merupakan masalah utama bagi pemerintah. Namun, setelah baru-baru ini menangkap pemimpin di Upper Huallaga faksi Valley, Shining Path telah terbatas geng kecil dan hanya berpartisipasi dalam perdagangan narkoba. Para sandera adalah karyawan Skanska, Coga, dan Construcciones Modulares. Mereka bekerja pada sebuah pabrik gas baru ketika mereka diculik.
The Shining Path menuntut sepuluh juta uang tebusan untuk kembali dengan selamat para sandera . Pemerintah Peru menolak untuk bernegosiasi. Di TV lokal, Menteri Kehakiman Juan Jiménez mengatakan bahwa mereka akan ” tidak bernegosiasi dengan teroris, pemerintah bertindak sesuai dengan hukum.” Pemerintah mengirim 1.500 tentara ke daerah. Menteri Pertahanan Alberto Otarola juga melakukan perjalanan ke daerah untuk memimpin upaya untuk membebaskan para sandera.
Pada tanggal 23 Juli , 2012, Perdana Menteri Oscar Valdés dan pemerintahnya mengundurkan diri . Pengunduran diri itu terjadi setelah Valdés menerima kritik berat pada bagaimana dia menangani proyek pertambangan Conga , sebuah proyek yang melibatkan pertambangan permukaan tambang tembaga yang juga mengandung emas. Valdés turun keras terhadap aktivis yang memprotes proyek serta masalah sosial lainnya . Juan Jiménez bernama perdana menteri baru .
INFLASI
Negara  yang mengalami hiperinflasi adalah Peru kurun Juli 1990 hingga Agustus 1990 dengan inflasi 5% membuat harga barang melonjak dua kali lipat setiap 13 hari, 2 jam. Menurut sejarahnya, hiperinflasi terjadi karena pertempuran panjang. Ini menjadi inflasi kedua di abad ke-20. Selama paruh pertama tahun 1980-an, Presiden Peru pada masa itu Fernando Belaunde dihadapkan dengan kebijakan penghematan yang diberlakukan pemberi pinjaman IMF menyusul krisis keuangan Amerika Latin yang dimulai di awal dekade.

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENEKAN INFLASI PERU
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter menjadi salah satu pilihan dalam mengahadapi hyper inflasi yang dialami Peru. Hal ini dikarenakan deficit anggaran dianggap sebagai pemicu dari timbulnya hyper inflasi di akhir tahun 1980an. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Langkah awal yang digunakan adalah melepaskan kontrol harga dan subsidi. Kestabilan moneter diharapkan tercipta dengan membuat Bank sentral independen dan berkomitmen untuk melakukan beberapa tindakan moneter yang bias menekan inflasi. Inflasi tahunan turun dari 7650% pada 1990 menjadi 139% di tahun 1991, dan turun lagi menjadi 57% pada tahun 1992. Tingkat inflasi terus menurun meskipun tidak bias mengikuti harapan IMF sebesar 25% pada tahun 1993, namun penurunan inflasi ini masih bias ditingkatkan. Cadangan devisa Netto yang dimiliki oleh Bank Sentral meningkat dari sebelumnya minus 105 juta US dollar pada juli 1990 menjadi 2.32 milyar US dollar pada april 1993. Sejalan dengan komitmen Bank untuk mencegah inflasi, maka tingkat penyediaan uang diatur sedikit sekali, dan tentu saja lebih sedikit dari jumlah inflasi bulanan. Pada saat yang bersamaan, system cadangan yang dibutuhkan, digunakan untuk membantu meningkatkan nilai Nuevo Sol. Ketika bank- bank komersial menawarkan tingkat suku bunga tinggi pada penyimpanan dollar, Bank sentral mencoba menahannya dengan menaikkan nilai deposit sebanyak 50% pada dollar dan menurunkan nilai dposit Nuevo sol menjadi 15% saja.

Kebijakan Tarif
Perubahan pada sistem tarif adalah merupakan indikasi yang paling jelas dari determinasi pemerintahan Fujimori dalam melepaskan kaitannya dengan rezim terdahulu. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan Fujimori mempersiapkan berbagai tugas guna menghapuskan ketidakefisienan dan pemborosan campur tangan Negara yang diciptkan oleh Gracia. Struktur tariff impor disederhanakan secara besar-besaran. Jumlah tingkat tariff yang dikenakan pada nilai impor ad volarem CIF (cost, insurance and freight) dikurangi dari 56% menjadi 2-15% dan 25%. Kebanyakan barang dikenakan tariff sebesar 15% dan 25% untuk barang-barang konsumsi

Kebijakan Fiskal
Langkah pertama yang diambil yaitu menyederhanakan sistem. Presiden alberto Fujimori mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat, dengan jaminan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak tidak boleh melebihi 12% dari GDP 1991. Jumlah pajak berkurang dan kini hanya ada lima pajak yang ditarik oleh negara yaitu :
Pajak penjualan (impuesto general a las ventas)
Pajak barang konsumsi pilihan (impuesto selective al consumo)
Pajak pendapatan (impuesto a la renta)
Pajak perusahaan
Pajak impor
Selain dari pajak-pajak tersebut, masih terdapat penarikan-penarikan yang dilakukan pemerintah guna menambah anggaran Negara. Salah satu contohnya yaitu penarikan yang dikenakan pada pendapatan (berkisar antara 5 sampai 20%) yang diumumkan pada awal juni 1991. Pajak ini dikumpulkan guna membayar pengeluaran tambahan di paruh tahun kedua yang digunakan untuk membayar peningkatan gaji pegawai negeri. Cara ini mendapat tantangan keras dari kongres. Selain menyederhanakan sistem pajak, Alberto Fujimori juga melakukan pengaturan ulang terhadap badan administrasi pajak, Superintendency of Tax Administration. Jaringan pengawasan ditingkatkan dan kekuasaan Superintendency of Tax Administration diperbesar. Perubahan ini akhirnya terwujud setelah memakan waktu kurang lebih dua tahun, dan akhirnya disahkan pada desember 1992 melalui Undang-Undang Rasionalisasi sistem pajak nasional serta penghapusan hak istimewa dan penyuapan.
Referensi:
http://irnaindriani.blogspot.co.id/2015/06/sejarah-inflasi-negara-peru.html
www.wikiwand.com
www.tolololpedia.wikia.com