Waduh, Belanja Negara Bocor?
JAKARTA,
KOMPAS.com — Anggaran
belanja negara yang dialokasikan dalam APBN disinyalir mengalami kebocoran
sehingga fungsi APBN untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian
tidak berjalan efektif.
”Belanja
APBN rata-rata mencapai 20 persen atau seperlima dari nominal produk domestik
bruto (sekitar Rp 6.000 triliun pada 2010). Namun, peranan belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6-8 persen terhadap
PDB. Saya menduga, kebocoran ini mengalir ke konsumsi rumah tangga. Ini terjadi
sejak zaman Orde Baru sehingga perlu reformasi besar-besaran di belanja
negara,” ujar anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Selasa
(25/8).
Menurut
Dradjad, rendahnya peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
menunjukkan APBN belum berfungsi efisien dan efektif. Sebab, banyak anggaran
proyek yang sama sekali tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagai
contoh, di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait
dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang
yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat
program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang
terlalu besar.
Kecenderungan
yang sama terjadi di APBD. Bahkan, di beberapa daerah ada keinginan kuat
mendahulukan pengadaan barang dari impor sehingga tidak mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah. Akibatnya, tujuan belanja negara untuk menstimulasi
pertumbuhan ekonomi dan memeratakan hasilnya ke semua daerah tidak tercapai.
Atas
dasar itu, ujarnya, Departemen Keuangan dan Bappenas perlu bertindak tegas
memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong
pertumbuhan ekonomi. Depkeu dan Bappenas perlu melakukan investigasi atas
beberapa proyek agar mendapatkan legitimasi pemangkasan anggaran.
”Saya
belum yakin apakah peranan 8 persen dari belanja negara pada perekonomian bisa
tercapai. Hambatannya bukan hanya teknis karena banyak ahli di Depkeu dan
Bappenas yang bisa menetapkan rencana pembangunan dengan baik. Hambatannya
mungkin politis,” ujarnya.
Unsur-unsur
belanja negara yang dianggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan
ekonomi adalah belanja barang dan modal. Belanja barang tahun 2009 ditetapkan
Rp 87,9 triliun atau naik Rp 31 triliun dari realisasi tahun 2008. Adapun tahun
2010 belanja barang direncanakan mencapai Rp 100,2 triliun.
Sementara
itu, anggaran belanja modal tahun 2009 dialokasikan Rp 74,3 triliun atau naik
Rp 1,5 triliun dari realisasi 2008, yakni Rp 72,8 triliun. Tahun 2010 anggaran
belanja modal akan naik menjadi Rp 76,9 triliun.
Anggaran
belanja modal dan barang itu lebih rendah dari total belanja negara dalam APBN.
Belanja negara pada RAPBN 2010 ditargetkan Rp 1.009,5 triliun, naik Rp 3,8 triliun
dari alokasi 2009, yakni Rp 1.005,7 triliun.
Anggaran
belanja negara sebagian besar mengalir ke sektor konsumtif, antara lain belanja
pegawai di daerah. (OIN/FAJ)
Komentar
:
1. Desyria
Pratiwi (21212913)
Seperti yang dilansir oleh anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo bahwa “Di Departemen Pendidikan Nasional banyak proyek yang tidak terkait dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dengan proyek-proyek itu. Pada hampir semua departemen terdapat program atau proyek yang mubazir, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar” Dengan demikian jelas sekali penyebab bocornya Belanja Negara bukan dikarena kan adanya pembelanjaan yang besar untuk masyarakat, justru untuk para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini menurut saya masih belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah. Dan seharusnya Pemerintah lebih mendahulukan anggaran untuk kesejateraan masyarakat, bukan malah membuat suatu anggaran yang besar tanpa fungsi yang jelas.
2. Isna
Hardiani (23212849)
Fungsi
APBN kini sudah tidak lagi berjalan dengan efektif, karena rendahnya belanja
negara dengan pertumbuhan ekonomi yang
ada di indonesia. Akibatnya tujuan belanja negara tidak merata seperti
perkiraan, alhasil pemerataan tersebut belum tercapai. Untuk itu, perlu adanya tindakan tegas yang
harus dilakukan oleh Departemen Keuangan
dan Bappenas untuk memangkas
anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong pertumbuhan
ekonomi. Depkeu dan Bappenas perlu melakukan investigasi serta
pemantauan atas beberapa proyek agar mendapatkan
legitimasi pemangkasan anggaran. Agar fungsi APBN bisa dapat berjalan
efektif lagi.
3. Mira
Rusmayanti (24212596)
Anggaran belanja Negara seharusnya
bisa berjalan dengan efektif, agar untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan
perekonomian berjalan efektif. Kebocoran tersebut mengalir ke konsumsi rumah
tangga. Seharusnya kita perlu reformasi besar-besaran di belanja Negara.
Contohnya saja masih banyak proyek-proyek yang tidak terkait dengan upaya
mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait
dengan proyek-proyek tersebut. Dan masih banyak juga kasus-kasus yang lainnya.
Maka dari itu Departemen Keuangan dan Bappenas harus dan perlu bertindak tegas
memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak terkait usaha mendorong
pertumbuhan ekonomi. Departemen Keuangan dan Bappenas perlu melakukan
investigasi atas beberapa proyek agar mendapat legitimasi pemangkasan anggaran.
Dan agar belanja Negara tidak di pergunakkan ntuk hal-hal yang tidak penting
dan tidak terkait dengan proyek-proyek yang tidak jelas. Unsur-unsur belanja
Negara yang di anggap memberikan peranan langsung pada pertumbuhan ekonomi
adalah belanja barang dan modal itu benar sekali karena anggaran belanja modal
dan barang itu lebih rendah dari total belanja Negara APBN.
4. Putri
Eka Ayu (25212762)
Seharusnya departemen keuangan dan bappenas harus bersikap yang tegas dalam hal anggaran proyek yang tidak terkait dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam APBN. Karena rendahnya belanja pemerintah, menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi secara efesien dan efektif. Contonhnya seperti lembaga pemerintah (departemen pendidikan nasional), banyak proyek yang tidak ada kaitannya dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, melainkan hanya memperkaya diri orang-orang yang terkait dalam proyek tsb. Bahkan didaerah-daerah sudah mengadakan pengadaan barang impor, sehinggan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tsb. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran belanja negara mengalir ke sektor konsumtif antara lain belanja pegawai daerah.
0 komentar:
Posting Komentar